CERI Ungkap Alasan Tunjuk Kuasa Hukum untuk Gugat PT Pertamina Hulu Rokan ke Pengadilan

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 8 Mei 2023 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CERI Menandatangani Surat Kuasa kepada BPPH MPW Pemuda Pancasila. (Foto Dok. CERI)

CERI Menandatangani Surat Kuasa kepada BPPH MPW Pemuda Pancasila. (Foto Dok. CERI)

INFOEKBIS.COM – Berlarut-larutnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) membuat Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) akan menempuh jalur hukum.

“Lantaran, setelah Jaffee Arizon Suardin didapuk menjadi Direktur Utama PT PHR sejak 5 Mei 2021, sudah 14 orang meninggal dunia dalam bekerja, ini luar biasa,” Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (8/5/2023) pagi di Pekanbaru.

Padahal, sambung Yusri, mantan Deputy Perencanaan SKK Migas itu katanya berlatar belakang keahlian khusus bidang HSSE (Health Safety Security and Environmental) sewaktu berada di negeri uncle Sam.

“Namun mengapa bisa begini rekam jejaknya ketika memimpin di PHR ?,” tukas Yusri.

Menurut Yusri, belum lagi soal matinya aliran listrik sering terjadi di WK Blok Rokan, yang tentu bisa berpotensi mengganggu produksi minyak yang merupakan tulang punggung produksi nasional.

“Selain telah terbakarnya trafo di Balai Pungut WK Blok Rokan pada 7 Desember 2022 yang menyebabkan produksi blok Rokan anjlok sempat menjadi 70.000 barel perhari saat itu.”

“Infonya di bulan April 2023 saja, ada tiga kali terjadi gangguan jaringan listriknya. Yaitu sehari sebelum Lebaran Idul fitri, 21 April 2023 di Kota Batak Junction sempat mengalami pemadaman.”

“Kemudian  pada 27 dan 28 April 2023 terjadi lagi gangguan jaringan di WK Migas Blok Rokan,” beber Yusri.

Oleh sebab itu, Yusri juga menegaskan bahwa pihaknya juga sudah menandatangani Surat Kuasa kepada BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau untuk persiapan mengajukan gugatan ke pengadilan atas tak kunjung dilaksanakannya RUPS PT PHR tersebut.

“Termasuk, kami mau menguji implementasi SK Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor : Kpts-06/C00000/2022-S0 tanggal 15 Maret 2022 Tentang Penguatan Aspek HSSE di Lingkungan PT Pertamina (Persero) terkait konsekwensi jabatan yang bersifat tanggung jawab mutlak (Strick Liabity),” beber Yusri.

Ketua BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau Taufik SH di sela penandatangan kuasa tersebut menyatakan siap menjalankan kuasa yang sudah diterima.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Sudah menjadi kewajiban kami di BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau sebagai aparat penegak hukum untuk menemukan dan menegakkan keadilan, termasuk bagi CERI yang sudah memberikan kuasa hukum kepada kami,” tegas Taufik.

Masih terkait gugatan itu, kata Yusri, alasan lain pihaknya mengajukan gugatan lantaran pihaknya belum mendengar manajemen PT PHR telah menghukum atau melarang perusahaan-perusahaan untuk sementara terlibat bekerja di lingkungan operasi Pertamina penyebab telah terjadinya kecelakaan kerja di WK Blok Rokan.

Padahal setidaknya menurut pengamatan CERI ada sekitar tujuh perusahaan penyebab fatality tersebut.

“Kami memberikan batas waktu 10 hari untuk melaksanakan RUPS oleh PT PHR, jika tidak maka kami daftarkan gugatan ke pengadilan,” ungkap Yusri.

Terkait gugatan itu, Yusri menjelaskan, langkah hukum yang ditempuh CERI bukan tanpa sebab.

“Yang pasti, Menteri BUMN pada awal Maret 2023 lalu sudah menyurati Pertamina Holding untuk segera dilaksanakan RUPS PT PHR.”

“Kabarnya Pertamina Holding pun telah memerintahkan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melaksanakan RUPS PHR.”

“Sebab, 99 persen saham PHR adalah milik PHE. Namun sampai hari ini tidak kunjung ada RUPS itu,” jelas Yusri.

Selain itu, kata Yusri, saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direksi PHE pada 10 April 2023, Wiko Migantoro juga sudah membenarkan akan berlangsung RUPS dengan salah satu agenda pergantian Direktur Utama PT PHR.

“Kita mendukung DPR RI membentuk panja untuk menelusuri proses bisnis di PHR.”

“Tapi terlebih dahulu DPR mesti meminta hasil kerja Komite Audit Pertamina yang berlangsung akhir Januari hingga Maret 2023 lalu.”

“Jika perlu buka juga ke publik apa hasil komite audit itu,” ungkap Yusri.

“Informasi yang sangat menarik kami peroleh, ada perangkat HP pejabat PHR diproses digital forensik oleh Komite Audit Pertamina, apakah benar?,” sambung Yusri lagi.

Sehingga apa sebenarnya persoalan di PHR bisa diketahui masyarakat luas.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Termasuk beredarnya bisik-bisik di kalangan pengusaha migas terkait adanya dua pejabat PHR yang katanya mau ditusuk oleh cowboy senayan di suatu tempat di Jakarta.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Hanya gara-gara hasil tender yang tidak sesuai, kami berharap panja DPR harus bisa melacak informasi  penting ini,” ungkap Yusri.***

Berita Terkait

Implementasi Standardisasi MSDM Jadi Topik Utama di HR Meet & Talk oleh PMSM Indonesia
Kodai Door Hadir di Indo Build Tech 2024 dengan Pintu Baja Anti Rayap dan Praktis
2023 Sukses Lampaui Target, PT INTI Beber Sejumlah Ptoyek Strategis Skala Nasional yang Ditangani
KABAR BAIK UNTUK EMITEN: Publikasi Press Release Serentak di 10 Portal Berita Ekonomi dan Bisnis Hanya Rp3 Juta
Hari UMKM Nasional 2023, BRI Semakin Tegaskan Komitmennya pada Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro
Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Sukses Bina Rumah BUMN Yogyakarta dengan 46.700 Anggota
BRI Peduli Grow & Green Salurkan 2.500 Bibit Pohon Durian di Berau
Komitmen Terapkan Sustainable Finance, Kredit Berkelanjutan BRI Tumbuh Double Digit Jadi Rp710,9 T
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 13:26 WIB

Gus Muhaimin Disebut Ketua Umum NasDem Surya Paloh Sudah Melangkahi Kemajuan yang Dicapainya

Senin, 22 Juli 2024 - 09:07 WIB

Kaesang Pangarep akan Maju Sebagai Gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2024, Begini Isyaratnya

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:21 WIB

Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Jumat, 24 Mei 2024 - 21:00 WIB

Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 19:43 WIB

Penjelasan Istana Soal Presiden Jokowi yang Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:58 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP Respons Terkait PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:29 WIB

Ada Peluang Megawati Soekarnoputri Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDIP Sebut Momentumnya

Selasa, 23 April 2024 - 09:22 WIB

Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Berita Terbaru