INFOKUMKM.COM – Pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun makin menjamur, jika tidak ditata akan merusak kemitraan yang sudah ada antara perusahaan dan petani.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan penataan PKS yang tidak memiliki kebun agar tidak merugikan PKS yang bermitra.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan dalam seminar “Kemana Arah Kemitraan Sawit?” di ajang Sawit Indonesia EXPO 2024 di Pekanbaru Riau 8-10 Agustus 2024
“Kami tidak menentang hadirnya pabrik kelapa sawit tanpa kebun di sekitar sentra perkebunan sawit.”
Baca Juga:
Ingin Proyek Infrastruktur Lebih Efisien, Presiden RI Prabowo Subianto: Swasta Silakan Bergerak
Kejaksaan Agung Tanggapi Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok
“Hanya saja, pendirian PKS tersebut harus ditata,” kata Eddy Martono dalam keterangannya.
Meskipun demikian, lanjutnya, harus dipastikan juga bahwa pemberian izin pabrik tanpa kebun melihat kondisi di lapangan.
Pengawasan Perijinan PKT Tanpa Kebun Harus Lihat Kondisi di Lapangan
Seandainya kondisi di lapangan ternyata tidak membutuhkan lagi sebaiknya tidak dikeluarkan izin karena di situ sudah ada pabrik perusahaan yang sudah bermitra.
Eddy mengungkapkan pabrik tanpa kebun tersebut saat ini kerap kali berdekatan dengan PKS bermitra.
Baca Juga:
Ada Pihak yang Diam-diam Incar Posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri: Gila!
Bahas Hubungan Bilateral, Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim Bertemu di Rumah Tangsi Malaysia
Hal itu membuat petani sawit mitra diam-diam kemudian menjual tandan buah segar (TBS)-nya kepada PKS berondolan.
Dampak negatif lainnya, tambahnya, PKS tanpa kebun tersebut juga membuat rendemen TBS perusahaan menjadi merosot.
Sebab, banyak petani menjual TBS-nya justru tanpa berondolan ke PKS mitranya.
“Nah, PKS berondolan ini juga menyebabkan rendemen kita turun karena berondolannya tidak ada.”
Baca Juga:
Bangun 1 Juta Rumah untuk Rakyat, Presiden Prabowo Subianto Berhasil Gaet Investor Qatar
Jaksa Agung Burhanuddin Sebut Ada Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jadi Tersangka
Kongres Amerika Serikat Sahkan Presiden Terrpilih Donald Trump Sebagai Pemenang Pilpres 2024
“Padahal berondolan itu untuk menghitung penetapan harga. Jadi sekarang serba susah,” katanya.
Kaitan PKS Tanpa Kebun dengan Duggaan Upaya Mengakali Pajak Ekspor Sawit
Eddy juga mengaitkan keberadaan PKS tanpa kebun dengan dugaan kemungkinan upaya mengakali pajak ekspor sawit.
Sebab, hasil olahan berondolan akan berbentuk Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit.
Pungutan ekspor POME ini, tambahnya, jauh lebih rendah dibanding ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).
“Sekarang itu ekspor POME, limbah cair yang tadinya 200 ribu ton per tahun, naik jadi hampir 2 juta ton.”
“Setelah diselidik-selidik ada permainan di situ,” katanya.
Ternyata, lanjutnya, levy atau pungutan ekspornya POME hanya 5 dolar AS, sementara PE dan BK (CPO) itu hampir 150 dolar AS per ton.
Dia mengungkapkan POME yang diekspor tersebut untuk bahan baku energi.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Businesstoday.id dan Infoemiten.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoseru.com dan Bekasi24jamnews.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
