Sudah Lebih 30 Tahun Dikelola Tapi Masuk Kawasan Hutan, Petani Sawit Lapor ke Airlangga Soal Status Lahan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 27 Januari 2024 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. (Facebok.com/@Airlangga Hartarto)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. (Facebok.com/@Airlangga Hartarto)

INFOKUMKM.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah.

Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.

Untuk itu ia mendengarkan keluhan para petani di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Temu Wicara.

Airlangga bertemu Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat 26 Januari 2024.

Baca artikel lainnya di sini :Kasus Importasi Emas, Kejagung Dalami PT Untung Bersama Sejahtera dan PT Indah Golden Signature

Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan.

Karena sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyatakat.

“Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU.”

Lihat juga konten video, di sini: Banjir Landa Kabupaten Halmahera Selatan, Satu Orang Meninggal dan Sebanyak 471 Jiwa Terdampak

“Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa ia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare.

“Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami,” ujar Feriadi.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.

“Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting.”

“Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama,” ujar Ailangga kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakan Airlangga bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rl6 triliun.

“Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama.”

“Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya,” sebutnya.

Pemerintah katanya sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan dimana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

“Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting.”

“Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani.”

“Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen,” sebutnya.

Di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI.

Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini.

Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.

“Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya.”

“Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa,” sebutnya.

Artikel ini juga sudah dìterbitkan di portal berita Ekbisindonesia.com.***

Berita Terkait

Badan Pangan Ungkap 3 Program Utama Sebagai Bentuk Intervensi Pasar Menyikapi Kenaikan Harga Beras
Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Tetap Tumbuh Kuat di Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global
Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan BRI Tumbuh Double Digit, Tembus Rp777 Triliun
Pupuk Indonesia Gelar Program Gebyar Diskon Pupuk di Berbagai Kota/Kabupaten Sampai dengan Februari 2024
Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Inflasi Rendah pada 2023, Ini Penjelasan Airlangga Hartarto
BEI Dukung Program Unggulan PROPAMI untuk Kemajuan Pasar Modal Indonesia
UNSADA Gelar FGD Energi Terbarukan, dari Solusi Hambatan Birokrasi hingga Dukungan untuk Ketahanan Energi
Soal Kenaikan Pajak Hiburan, Sandiaga Uno: Mungkin Ada Pajak 40 Persen tapi Ada Insentif Lainnya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:16 WIB

Inilah Profil Sudayono yang Diisukan akan Menjadi Wakil Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional

Kamis, 15 Februari 2024 - 11:36 WIB

Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count

Sabtu, 10 Februari 2024 - 10:57 WIB

Gus Miftah Pimpin Sholawat Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur

Selasa, 6 Februari 2024 - 11:12 WIB

Joget Bareng 80 Ribu Masyarakat Manado, Sulut, Calon Presiden Prabowo Subianto Hujan-hujanan

Senin, 5 Februari 2024 - 14:02 WIB

Prabowo Subianto Berenca Beri Dana Abadi untuk Bantu Pelaku Budaya Indonesia Melestarikan Budaya

Sabtu, 3 Februari 2024 - 14:26 WIB

Jika Berdiri Bersama Barisan Anak Muda Indonesia, Prabowo Subianto Mengaku Tak Takut Rintangan Apapun

Kamis, 1 Februari 2024 - 14:50 WIB

Jadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar – Mahfud, Jaleswari Pramodhawardani Mundur dari KSP

Kamis, 1 Februari 2024 - 09:10 WIB

Sempat Disorot Jokowi, Prabowo Juga Buka Suara Soal Anggaran Stunting Rp 10 M yang Kurang Efisien

Berita Terbaru